Halo kawan-kawan! Back again with me. Kali ini saya ingin sedikit sharing soal isi presentasi monev tim kami baru-baru ini tentang sebuah topik yang cukup challenging: A Soft Systems Model for Understanding Why Emerging Technology Fails in the Indonesian Aquaculture Sector. Ini bukan sekadar riset di atas kertas, tapi bagian dari kegiatan CRC (Collaborative Research Center) yang fokus pada model pengembangan dan implementasi teknologi baru di sektor akuakultur.

Jujur, setelah melakukan rangkaian observasi lapangan—mulai dari melihat efisiensi e-feeder di Jogja dan Bantul (14-17 Juli 2025), hingga menyaksikan perjuangan survival petambak melawan infrastruktur di Cirebon-Indramayu (17-20 Juni 2025) serta Lebak (28-29 Juli 2025)—saya semakin yakin bahwa masalahnya bukan di kecanggihan alatnya. The real elephant in the room adalah ekosistem pendukungnya yang masih compang-camping.
Dalam model yang kami kembangkan, ada dua aspek besar yang kami potret. Pertama, Ekosistem Digital Akuakultur. Kami mencoba memetakan interaksi antara aktor utama: pemerintah, pembudidaya, startup, akademisi, hingga lembaga keuangan. Ternyata, komunikasinya seringkali disconnected. Seperti yang saya temukan saat fieldwork di Jogja, petambak terkadang merasa “jalan sendiri” karena absennya penyuluhan resmi dari pemerintah meskipun startup rajin datang berkunjung.
Kedua, kami membedah Tantangan dan Hambatan Adopsi Teknologi. Masalahnya sangat multidimensi—dari teknis, sosial, ekonomi, hingga kelembagaan. Kita bicara soal keterbatasan literasi digital, biaya operasional yang mencekik (ingat diskusi soal margin rendah di FGD Online 26-27 Agustus 2025?), hingga ketidaksesuaian teknologi dengan kebutuhan riil di lapangan. It’s not just about selling gadgets, but solving real problems.







Riset ini bertujuan agar hasil inovasi kita memiliki nilai strategis yang nyata, seperti meningkatkan ketahanan pangan melalui produktivitas yang berkelanjutan dan mendorong transformasi digital yang nggak cuma “gimmick”. Kita ingin memperkuat ekosistem inovasi lewat kolaborasi yang solid, bukan cuma kerja di “pulau-pulau” kecil yang nggak nyambung satu sama lain.
Sebagai penutup, model ini kami harapkan bisa jadi rujukan buat pemerintah dalam menyusun kebijakan adopsi teknologi yang lebih membumi. Jangan sampai kita sibuk bicara AI dan Blockchain (seperti diskusi seru bareng BRAIN IPB 11 Juni 2025), tapi infrastruktur dasar seperti listrik dan akses jalan buat petambak di Pantura saja masih “byar-pet”. Let’s keep it real and inclusive!


Leave a Reply