Halo kawan-kawan! Back again with me. Setelah kemarin sempat seru-seruan fieldwork di Jogja dan Bantul (14-17 Juli 2025), kali ini saya baru saja menyelesaikan maraton diskusi yang nggak kalah intens. Selama dua hari (26-27 Agustus 2025), saya menyimak rentetan FGD online bareng stakeholders akuakultur—mulai dari kementerian, akademisi, sampai pembudidaya langsung di lapangan. Isunya masih sama: membawa teknologi “langit” ke kolam-kolam kita. Tapi jujur, the reality check is quite brutal.

Perjalanan hari pertama (26 Agustus 2025) dibuka dengan perspektif dari KKP yang lagi ambisius menjadikan Nila Salin sebagai prioritas ekspor untuk merevitalisasi wilayah Pantura. Komdigi pun sudah mulai pilot project IoT di Sukabumi. Tapi, masalah klasik muncul lagi: begitu program pemerintah selesai, teknologinya seringkali jadi artefak alias nggak dipakai lagi karena nggak ada model bisnis yang berkelanjutan. Senada dengan kritik saya saat diskusi di BRAIN IPB (11 Juni 2025) soal AI di pertanian, gap antara inovasi dan adopsi itu nyata banget kalau pendekatannya cuma berbasis proyek, bukan kebutuhan.

Satu hal yang bikin dahi mengkerut adalah soal margin keuntungan. Teman-teman dari Asosiasi Tilapia Indonesia (ATI) curhat kalau HPP (Harga Pokok Produksi) nila itu mepet banget dengan harga jual, sekitar Rp16.000 berbanding Rp17.000 per kg. Dengan margin setipis itu, menyuruh pembudidaya UMKM (yang jumlahnya 85%) buat investasi teknologi tinggi itu terdengar agak utopis kalau nggak ada jaminan keuntungan instan. Technology should lower the cost, not just add more bills.

Di hari kedua (27 Agustus 2025), diskusinya makin “membumi” saat mendengar suara dari Dinas Perikanan Indramayu dan para penyuluh. Ada dilema menarik: di satu sisi kita ingin efisiensi digital, tapi di sisi lain ada ketakutan teknologi bakal menggusur tenaga kerja lokal. Ditambah lagi, kepercayaan pada startup penyedia alat (seperti autofeeder) lagi agak goyah karena masalah after-sales dan suku cadang yang sulit. Pembudidaya kita itu simpel: mereka akan ikut kalau ada success story yang nyata di tetangga sebelah.

Sebagai peneliti, saya melihat ada isu interoperabilitas data yang belum selesai, persis seperti yang kita bahas di Bandung (11 November 2025) soal perlindungan data pribadi. Data dari sensor IoT di kolam itu aset strategis, tapi kalau pengelolaannya masih “pulau-pulau” dan nggak terintegrasi, ya dampaknya bakal minim. Kita butuh konsorsium multi-stakeholder agar teknologi nggak cuma jadi beban operasional baru buat petani kecil.

Penutupnya, digitalisasi akuakultur ini bukan cuma soal jualan alat atau pasang sensor suhu. Ini soal memperbaiki infrastruktur dasar dulu—listrik dan jalan di Pantura itu masih banyak yang “mengenaskan” buat dukung high-tech. Jangan sampai kita sibuk bicara AI dan blockchain, tapi buat nyalain aerator saja listriknya masih sering mati-nyala. Let’s fix the foundation before we build the penthouse. Sampai jumpa di artikel berikutnya, tetap kritis dan terus berinovasi!