Beres maraton urusan riset mingguan, tiba-tiba ada notifikasi link Zoom masuk di email saya. Undangan rapat strategis yang lumayan mepet dari Direktorat Penyidikan Digital Komdigi. Acaranya sendiri berlangsung dua hari, tanggal 15–16 Juni 2026 kemarin. Meskipun secara fisik tim internal mereka rapat di Hotel Harmoni, Tasikmalaya, saya kebagian porsi join secara remote alias online dari balik meja kerja. But honestly, as a researcher, ngebahas isu segede cyber crime lewat layar laptop justru ngasih vibe yang ironis sekaligus nyata: kita mengulas ancaman siber di dalam ruang digital itu sendiri.

Di forum virtual tersebut, saya dapet kesempatan buat memaparkan draf materi terbaru saya yang kelar digodok per 15 Juni 2026 kemarin, judulnya “Kejahatan Siber dan Ekonomi Digital Indonesia”. Fokus bahasan yang saya bawa beneran mencoba menapak bumi: menguliti dampak nyata serangan siber terhadap transaksi e-commerce dan kelangsungan hidup UMKM kita. Kita ini sering banget silau sama data pertumbuhan ekonomi digital yang grafiknya naik terus. Tapi kalau kita mau sedikit kritis, di balik gemerlap angka triliunan itu, ada celah keamanan masif yang siap dieksploitasi oleh para pelaku kriminal digital kapan saja.

Modus yang berseliweran di luar sana beneran bikin geleng-geleng kepala karena makin variatif. Mulai dari trik psikologis social engineering manipulasi OTP, iming-iming barang fiktif dengan diskon ekstrem di atas 50%, pemalsuan identitas merchant pada barcode QRIS, sampai bukti transfer palsu yang dikirim lewat WhatsApp oleh nomor antah-berantah. Ini artinya, urusannya bukan cuma soal sistem cybersecurity korporat yang jebol, tapi titik lemahnya ada pada psikologi end-user kita yang gampang digoyang. Dinamika cyber safety publik ini sebenarnya kelanjutan dari benang merah obrolan kita saat saya menjadi moderator di Garuda Spark pada 5 Mei 2026 lalu. Kalau waktu itu kita fokus merumuskan “pagar” industri untuk melindungi anak-anak dari mekanik game yang menjebak, kali ini “pagar” proteksinya harus diperluas demi mengamankan isi dompet masyarakat dari ekosistem digital yang minim pengawasan etika.

Satu kritik mendasar yang saya tekankan ke temen-temen regulator di kementerian saat diskusi online kemarin adalah: tolong kurangi dulu jualan wacana “teknologi langit” kalau literasi keamanan paling dasar di level “lumpur” lapangan belum beres. Percuma kita punya pusat data atau dashboard pemantauan siber yang luar biasa canggih kalau pengguna di lapak digital kita masih dengan mudahnya nge-klik tautan mencurigakan dari SMS atau grup WA. Fondasi keamanan digital yang paling instan dan berdampak justru ada pada kebiasaan receh pengguna: mengaktifkan Two-Factor Authentication (2FA), disiplin memakai password manager, dan selalu mengecek ulang nama rekening penerima sebelum mengonfirmasi pembayaran.

Kesimpulannya, memitigasi dampak kejahatan siber ekonomi digital ini nggak bisa kalau cuma dijadiin kerjaan sektoral satu direktorat saja. Perlu ada orkestrasi kolaborasi yang beneran jalan antara BSSN, OJK, Polri, hingga para pengelola platform marketplace itu sendiri. Kalau ada masyarakat yang kena tipu, mereka jangan dibikin bingung atau dipingpong pas mau lapor ke nomor 110 atau cekrekening.id. Kecepatan penegakan hukum siber kita harus bisa menandingi kecepatan para pelaku fraud saat menghapus jejak digitalnya setelah menguras habis isi rekening korban. Keamanan siber bukan lagi urusan teknis, it’s a matter of digital sovereignty for our economy.